Frequently Asked Questions

Syarat dan ketentuan serta kebijakan dalam menjalankan Bisnis Plan U PRO


Pasal 1
1. Perusahaan adalah sebuah badan atau lembaga yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
2. Produk adalah semua barang dagangan yang disediakan untuk dijual kepada mitra dengan cara system binary plan berasis networking.
3. Mitra atau anggota adalah perorangan dan/atau badan hukum yang tercatat secara sah diperusahaan untuk menjalankan bisnis plan tanpa ada ikatan ketanagakerjaan dengan perusahaan.
4. Peraturan Perusahaan adalah suatu tatanan yang meliputi perangkat aturan hukum yang mengikat, mengatur serta menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis plan Unipro`

Pasal 2

1. Setiap warga negara di indonesia tanpa membedakan unsur SARA mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi mitra dengan ketentuan berlaku di perusahaan.
2. Calon Mitra harus mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar dan dapat mempertangjawabkannya secara hukum yang berlaku.
3. Perbaikan serta edit data hanya dapat dilakukan oleh mitra yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan untuk menghindari penyalahgunaan data.
4. Perbaikan data mitra termasuk Data Rekening Bank hanya dapat dilakukan melalui via phone dengan no handphone yang sama pada saat pendaftaran.
5. Apabila terjadi manipulasi data yang dilakukan mitra maka perusahaan berhak mencabut kemitraan secara sepihak untuk menghindari perbuatan melawan hukum.
6. Mitra yang telah dicabut kemitraannya dapat melakukan pendaftaran menjadi mitra dalam waktu minimal 60 hari sejak tanggal pemutusan dengan pertimbangan yang telah ditentukan.
7. Mitra merupakan anggota mandiri dari perusahaan dan bukan karyawan atau terikat sebagai tenaga kerja di perusahaan
8. Mitra tidak dapat melakukan intervensi dalam bentuk apapun kepada perusahaan terhadap ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

1. Keanggotaan Mitra berlaku seumur hidup, kecuali Mitra mengundurkan diri secara sukarela atau ada pencabutan secara resmi dari Perusahaan.
2. Mitra yang telah dicabut hak kemitraannya oleh Perusahan atau mengundurkan diri denga sendirinya akan menggugurkan semua bonus yang diterimanya.
3. Status kemitraan Member yang telah meninggal dunia tetap berlaku dengan mengalihkan kemitraan tersebut kepada ahli warisnya.
4. Setiap Mitra dapat memiliki maksimal 7 HU dengan 1 fotokopi identitas KTP saja dan tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan kembali dengan fotokopi identitas yang sama.
5. Apabila ditemukan lebih dari 7 HU dengan nama yang sama maka perusahaan berhak mencabut kemitraan secara sepihak untuk menghindari perbuatan melawan hukum.
6. Perusahaan berhak memanggil Mitra untuk memastikan atau memverivikasi status kemitraan untuk menghindari dengan cara - cara yang tidak benarkan menurut hukum.
7. Apabila ditemukan yang tidak dibenarkan maka perusahaan berhak memberi peringatan serta dapat membatalkan hak kemitraan tanpa memberikan kompensasi apapun.
8. Perusahaan tidak mentolerir semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum serta dapat ditempuh dengan melapor kepada pihak yang berwenang.

Pasal 4

1. Calon Mitra bebas menentukan siapa yang jadi sponsornya dan wajib menjalin komunikasi yang baik dan mengedepankan komunikasi yang kondusif.
2. Setiap Mitra mempunyai hak yang sama dalam mencari serta melakukan pensponsoran kepada calon Member namun tetap memperhatikan peraturan dan kaidah yang telah ditetapkan.
3. Mitra tidak diperbolehkan merebut calon Mitra prospektif yang telah menunjuk, memilih atau memiliki sponsor.
4. Bila terjadi sengketa perebutan calon Member prospektif, maka Perusahaan berhak menentukan kepada siapa calon Member tersebut akan disponsori.
5. Mitra tidak diperbolehkan mensponsori mitra yang sudah memiliki status kemitraan aktif atau memindah mitra yang aktif dengan alasan apapun.
6. Bila terjadi perpindahan sponsor mitra aktif maka perusahaan akan mencabut status kemitra n baik sponsor dan yang disponsori tanpa ada teguran sebelumnya.
7. Penjualan hak usaha, pergantian nama kepemilikan hak usaha, dan atau penggabungan Hak Usaha antar Mitra tidak diperbolehkan.
8. Mitra hanya diperbolehkan menambah titik cabang hak usaha di dalam garis sponsorisasi dan tidak boleh di luar garis sponsorisasinya.
9. Mitra yang melakukan pensponsoran wajib melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, dan penjelasan produk maupun konsep bisnis kepada setiap mitra yang dispponsori.
10.Mitra yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon Member

Pasal 5

Member memiliki hak-hak sebagai berikut :
1. Setiap Mitra memiliki hak yang sama satu sama lain dalam melakukan promosi, perekrutan Member baru dan penjualan produk di wilayah negara republik Indonesia.
2. Mitra berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas usahanya serta mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
3. Mitra berhak meminta penggantian ulang atas produk yang telah dibeli dalam kondisi rusak ataupun cacat kepada Perusahaan .
4. Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa bonus dari Perusahaan atas aktivitas menjalankan bisnis plan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Mitra berhak menanyakan dan meminta penjelasan apabila terdapat penundaan, kesalahan perhitungan bonus dari yang seharusnya diterima dan menjadi hak Mitra.
6. Mitra berhak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang produk-produk Unipro serta mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang bisnis plan Unipro.
7. Mitra berhak membentuk suatu grup dalam satu jaringan untuk memudahkan komunikasi, pembinaan, pelatihan dan motivasi namun harus sepengetahuan dan seiijin Perusahaan.

Pasal 6

Member memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1. Mitra wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi Member yang disponsorinya namun tidak bertentangan dengan aturan ditetapkan Perusahaan.
2. Mitra wajib memahami dan mematuhi segala peraturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Mitra wajib simpatik, jujur, bertingkah laku sopan serta menunjung tinggi etika dan menjaga nama baik, citra dan reputasi Perusahaan dalam pengembangan jaringan.
4. Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa bonus dari Perusahaan atas aktivitas menjalankan bisnis plan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Stockist/ Dealer harus dapat memberikan pelayanan yang sama kepada semua Member tanpa membedakan satu sama lain dalam penjualan penjualan produk Unipro.

Pasal 7

1. Mitra dilarang menghalang-halangi/menutup ruang dan pergerakan mitra lain dalam melakukan promosi/perekrutan calon mitra baru di suatu area atau wilayah tertentu.
2. Mitra dilarang bertindak mengatasnamakan Perusahaan atau mewakili dirinya sebagai pihak manajemen dalam melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain.
3. Mitra dilarang membuat, memodifikasi alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, atau alat peraga lainnya tanpa seijin dari Perusahaan.
4. Mitra dilarang mengubah bentuk, mengganti, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas alat bantu usaha yang telah ditetapkan oleh Perusahaan secara resmi.
5. Mitra dilarang mempengaruhi mitra dari jarigan yang berbeda untuk pindah ke jaringan tertentu.
6. Mitra dilarang melakukan tindakan mencela, merendahkan, menghina, mengancam satu sama lain dalam satu perusahaan atau tergabung di Perusahaan lain baik melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung.
7. Mitra dilarang membuat, meniru produk dan/atau menjalankan usaha/bisnis yang masih berada dalam jalur produksi dan bisnis yang sama dengan menggunakan nama sendiri .

Pasal 8

1. Mitra bertanggung jawab terhadap atas semua akibat hukum yang timbul dalam menjalankan bisnis plan Unipro
2. Mitra bertanggung jawab atas semua sanksi yang diberikan dari kesalahan atau pelanggaran karena melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 9

1. Perusahaan berhak memberikan sanksi kepada Mitra yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Perusahaan berhak meminta pertanggungjawaban atas segala bentuk sanksi, teguran, ganti rugi, tuntutan yang telah diberikan oleh Perusahaan kepada mitra .
3. Perusahaan berhak meminta pertanggungjawaban atas segala akibat hukum lainnya yang timbul karena kesalahan dan pelanggaran hukum yang dibuat oleh mitra .
4. Perusahaan berhak melaporkan dan memproses hukum lebih lanjut kepada Mitra yang melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum kepada pihak yang berwenang .
5. Perusahaan berhak membatasi penjualan produk kepada Mitra apabila diindikasi terdapat penyalahgunaan prinsip penjualan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 10

1. Perusahaan berkewajiban memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada semua Mitra tanpa membedakan peringkat atau tingkatan dalam jaringan.
2. Perusahaan berkewajiban mengadakan pelatihan, seminar, serta edukasi tentang semua program x-proindo dan manfaat produk kepada semua Mitra.
3. Perusahaan berkewajiban melakukan pembinaan, bimbingan serta motivasi kepada seluruh Mitra di dalam menjalankan program Unipro.
4. Perusahaan berkewajiban melindungi semua Mitra dari bentuk ancaman, hasutan, penghinaan, peringatan dari pihak lain dan bukan dikarenakan oleh kesalahan Mitra yang bersangkutan.

Pasal 11

1. Pembelian produk hanya dapat dilakukan secara tunai kepada Perusahaan kantor pusat atau stokis.
2. Setiap Mitra atau stokist berhak mendapatkan harga sama untuk setiap produk yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 12

1. Semua pembayaran yang dilakukan oleh stockist atas transaksi pembelian produk secara langsung harus dan hanya dibayarkan kepada Perusahaan saja.
2. Setiap Mitra atau stokist berhak mendapatkan harga sama untuk setiap produk yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
.

Pasal 13

1. Apabila Mitra meninggal dunia, maka Hak Usaha dapat diwariskan kepada pewaris atau ahli waris yang telah disebutkan dalam Formulir Pendaftaran Mitra.

Pasal 14

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 7 serta semua ketentuan di dalamnya maka dapat mengakibatkan pemberian sanksi oleh Perusahaan.

Pasal 15

1. Setiap Mitra berhak mengadukan Mitra lain yang dianggap berperilaku menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Perusahaan dapat melakukan pemanggilan sewaktu-waktu kepada mitra yang diduga menyimpang untuk meminta keterangan dan penjelasan sampai pemeriksaan.

Pasal 16

1. Sanksi atas semua pelanggaran yang dilakukan berupa teguran, penangguhan bonus, pencabutan hak usaha, ganti rugi serta gugatan hukum.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh Perusahaan dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 17

1. Sanksi atas semua pelanggaran yang dilakukan berupa teguran, penangguhan bonus, pencabutan hak usaha, ganti rugi serta gugatan hukum.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh Perusahaan dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 18

1. Penyelesaian sengketa diawali dengan cara mediasi dan kekeluargaan apabila tidak tercapai maka dapat mengajukan proses hukum lebih lanjut.
2. Perusahaan dapat melakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata atas segala pelanggaran hukum yang dilakukan mitra.
3. Perusahaan dapat menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan semua pelengaran atau sengketa hukum yang terjadi baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Pasal 19

1. Kode etik Perusahaan ini ditetapkan oleh Perusahaan dan berlaku sejak tanggal 17 September 2017.
2. Kode etik Perusahaan ini mengikat kepada seluruh Mitra.
3. Kode etik ini berisi aturan-aturan pokok, untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kode etik secara khusus akan diatur di dalam Peraturan tersendiri.
4. Perusahaan berhak melakukan perubahan, perbaikan dan/atau pembaharuan terhadap kode etik sewaktu-waktu apabila dianggap perlu .
5. Kode etik ini tetap dinyatakan sah dan berlaku selama tidak ada perubahan, perbaikan dan/atau pembaharuan atas kode etik.